Jokowi meminta jajaran menteri dalam Kabinet Kerja untuk tidak berpolemik dan silang pendapat terkait kasus pencatutan namanya yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Para menteri diminta menahan diri dan menunggu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Dalam rapat paripurna hari ini, di dalam arahannya, Presiden meminta tidak ada polemik di antara para menteri untuk hal tersebut karena hal ini ada di MKD. Sejak awal, Presiden me‎nyampaikan bahwa menghormati proses di MKD, ‎ ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ‎

Jokowi dalam kesempatan itu juga menekankan pembicaraan dengan PT Freeport Indonesia tidak pernah melenceng dari empat hal. Yang pertama berkaitan dengan divestasi dan investasi untuk kepentingan bangsa dan bukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, masalah‎ royalti, ketiga pembangunan Smelter, dan yang terakhir pembangunan masyarakat Papua.

Divestasi dan investasi untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk kepentingan siapapun dan tidak ada bagi-bagi untuk siapa pun. ‎Jadi 4 hal itu yang digunakan sebagai ukuran Presiden mengenai penyelesaian dan persiapan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan Freeport, ungkap dia.

Jadi kapan pembahasan lebih intensif terkait tentang kelanjutan kontrak karya Freeport akan dilakukan? Sesuai dengan aturan undang-undang telah dijelaskan 2 tahun sebelum habisnya kontrak karya. Artinya, habisnya 2021 maka 2019. Itu arahan presiden sampai hari ini, maka hal itu yang dijadikan pedoman oleh Bapak Presiden sebagai ukuran atau cara penyelesaiannya. ‎Polemik antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan munculsetelah pelaporan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ke MKD DPR.

Sudirman Said mengaku keputusannya untuk melaporkan Setya Novanto telah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat dikonfirmasi, Wapres Jusuf Kalla mengakui kalau pelaporan tersebut dilakukan atas sepengetahuan dirinya dan Presiden Jokowi.Keterangan berbeda juga disamapaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Padjaitan. Dia menegaskan tindakan Sudirman merupakan inisiatif sendiri dan juga di luar koordinasi Presiden dan Wakil Presiden.