Pemerintah akan melakukan pelebaran program pencampuran minyak sawit (biodiesel) ke dalam Solar non subsidi dari sebelumnya yang hanya untuk solar bersubsidi. Untuk porsi pencampurannya sama yaitu sebesar 20 persen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menerangkan, pencampur biodiesel pada Solar non subsidi dilakukan untuk meningkatkan penyerapan biodiesel yang ditargetkan 5,5 juta kilo liter (KL).

"Tujuannya untuk memperluas penggunaan atau pemanfaatan biodiesel‎. Kemarin kami fokus ke yang non PSO," ‎ujar Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Saat ini, Kementerian ESDM masih berusaha mencari parameter untuk pencampuran biodiesel dengan Solar non subsidi tersebut. Target yang diharapkan pemerintah adalah penggunaan biodiesel naik sementara pungutan kepada pengusaha sawit yang melakukan eskpor tetap dan cukup untuk menutupi subsidi biodiesel.

"Volumenya naik, dan sekarang pengaturannya bagaimana. Supaya apa yang diambil itu cukup untuk menutupi selisih itu," terang Rida.

Rida mengutarakan, salah satu peluang agar pungutan biodiesel tetap, namun juga cukup untuk menutupi subsidi meski volume bertambah yaitu dengan meningkatkan ekspor kelapa sawit dan turunannya.

"Volume meningkat karena volume ekspor kita inginkan naik. Makanya pungutannya naik meskipun per ton tetap," ujar Rida.

Seperti diketahui, pungutan CPO memang jauh lebih tinggi dari pungutan produk hilirisasi. Tarif pungutan sebesar US$ 10 per ton-US$50 per ton atas ekspor 24 jenis produk seperti tandan buah segar hingga biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan metil ester melampaui 96,5 persen.