Tiga Lembaga negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berupaya menggenjot program pendalaman pasar keuangan yang ada di Indonesia.

Salah satunya untuk membangun sarana infrastruktur di Tanah Air yang membutuhkan investasi Rp 5.000 triliun hingga 2019.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengutarakan, kebutuhan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangat mendesak.

Negara ini, lanjutnya, hanya dapat tumbuh dengan sehat jika ada pemerataan infrastruktur ke seluruh penjuru Indonesia, bukan hanya terpusat di Jawa.

"Jika kita dapat memobilisasi kapasitas infrastruktur ke seluruh wilayah Indonesia, ekonomi kita bisa tumbuh dengan sehat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran," tutur Sri Mulyani ketika Seminar Internasional Financial Market Deepening di Gedung BI, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Indonesia, Ia mengatakan, masih menghadapi tantangan salah satunya kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi dibanding negara berkembang lain. Meskipun populasi orang miskin sudah turun dari 11,3 persen menjadi 10,9 persen di 2016, tetapi Sri Mulyani mengakui kalau angkanya masih berada pada level dua digit.

"Masih perlu usaha dan kerja keras untuk bisa menurunkannya, termasuk untuk angka pengangguran dan gini ratio (ketimpangan orang kaya dan miskin). Jadi pemerintah ingin mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, berkualitas, serta menumbuhkan kesempatan kerja demi mengurangi ketimpangan," terang dia.

Dalam hal ini, Sri Mulyani mengaku, pembangunan proyek infrastruktur menjadi jalan keluar atas permasalahan tersebut. Negara ini, sambungnya, memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk mewujudkannya. Dimana selama ini sumber pembiayaan infrastruktur paling utama berasal dari perbankan.

"Sektor perbankan memberi kontribusi 4,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2016 atau naik dari 3,9 persen di tahun lalu dan 3,5 persen di periode 2010. Sektor perbankan masih mendominasi industri keuangan dengan aset sebesar 78,7 persen dari total aset industri keuangan," tutur dia.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, ketergantungan Indonesia terhadap sektor perbankan begitu besar. Sedangkan peran industri asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, Sri Mulyani menilai masih sangat rendah.

"Ke depan, ketergantungan pada bank tidak sehat bagi kita akan terlihat dari kemampuan bank dalam menyalurkan kredit untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kita perlu mengembangkan pasar keuangan sebab pendalaman pasar keuangan kita lebih baik dari Vietnam, namun lebih buruk dari Singapura dan Malaysia," tutur dia.

Yang terpenting, Sri Mulyani menuturkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengenai persoalan uang. Pemerintah tetap berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menarik minat investasi dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya perkara uang, tapi banyak hal seperti regulasi, kemampuan menarik investasi sektor swasta. Kita juga harus mampu berkompetisi dengan negara lain, termasuk terkait pricing infrastruktur," ujar Sri Mulyani

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan, pendalaman pasar keuangan, selain perbankan dapat meningkatkan PDB suatu negara. Ia mengatakan, banyak negara yang sudah mendapat manfaat dari pasar keuangan yang dalam.

"Aset keuangan di Indonesia terhadap PDB dinilai masih cukup rendah dibanding negara tetangga, seperti pasar obligasi kita cuma 15 persen dari PDB," tutur Agus.

Atas dasar ini, Agus mengaku, BI sudat mengubah acuan suku bunga dari BI Rate menjadi 7 Day Reverse Repo Rate untuk mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Juga upaya lain, seperti menyempurnakan aturan Jibor, penyiapan produk lindung nilai (hedging), dan lainnya.

"Kita yakin dengan seluruh upaya ini bisa memperdalam pasar keuangan dan membuat pertumbuhan ekonomi secara berlanjut. Misalnya di pasar modal, khususnya pasar obligasi sehingga dapat membuat kesiapan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang," ingin Agus.