Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Benarkah tax amnesty menyasar di kelompok menengah ke bawah yang sudah patuh pajak dan justru tidak mengejar pengemplang pajak? Apakah lambatnya pencapaian target membuktikan bahwa tax amnesty gagal?

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan lima mitos dan fakta tax amnesty yang perlu diketahui masyarakat agar tidak khawatir akan adanya program tax amnesty ini. Artikel lima mitos dan fakta soal tax amnesty telah menyedot perhatian pembaca.

Tak hanya itu, skenario bila setoran pajak gagal capai target juga bikin penasaran pembaca di kanal bisnis. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel seperti dirangkum pada hari Kamis (15.09.2016):

1. 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Benarkah tax amnesty menyasar kelompok menengah ke bawah yang sudah patuh pajak dan justru tidak mengejar pengemplang pajak? Apakah lambatnya pencapaian target membuktikan bahwa tax amnesty gagal?

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan lima mitos dan fakta tax amnesty yang perlu diketahui masyarakat agar tidak khawatir akan adanya program tax amnesty ini.

2. Skenario ‎Buat Sri Mulyani Jika Setoran Pajak Gagal Capai Target

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengejar dua target besar sekaligus, yakni penerimaan pajak Rp 1.355,2 triliun dan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 165 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Jika gagal, pemotongan anggaran ketiga menjadi skenario tepat untuk menyelamatkan fiskal negara.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sudhamek AWS mengatakan, target uang tebusan tax amnesty Rp 165 triliun memang berat untuk dikejar. Ia yang juga Anggota dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini memproyeksikan uang tebusan yang diraup Rp 100 triliun, dan minimal Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.

3. Menko Darmin Minta Ahok Sikat Preman Pasar di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, banyak preman berkeliaran di pasar tradisional di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Preman ini yang mengendalikan harga di pasar sampai menghalang-halangi distribusi kebutuhan pokok dari pemerintah.

"Memang ada gaya-gaya preman di pasar, ini bukan bercanda. Terutama di Jakarta, di PD Pasar Jaya," tegas Darmin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Dia menuturkan, preman pasar ini terus saja melarang pemerintah memasok kebutuhan pokok ke pasar, sebagai contoh daging kerbau. Larangan tersebut disampaikan preman tersebut melalui surat kepada pemerintah.