Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI sudah sepakat terkait asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,1 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi oleh berhasil atau tidaknya program pengampunan pajak (tax amnesty).

Hal ini yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi yang sudah disepakati 5,1 persen di RAPBN 2017 masih berada pada rentang perkiraan pemerintah di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen.

"Setidaknya target pertumbuhan ekonomi kita tidak turun lah dari prediksi tahun ini," tutur Darmin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Ia berpendapat, target pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan juga ikut dipengaruhi oleh pencapaian tax amnesty. Pemerintah mematok target uang tebusan dari program tax amnesty sebesar Rp 165 triliun, deklarasi harta hingga Rp 4.000 triliun, serta dana repatriasi yang mengarah pada data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebesar Rp 1.000 triliun.

"Sebenarnya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tax amnesty," ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

JIka berhasil merealisasikan target penerimaan pajak dari tax amnesty tersebut, Darmin memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan dapat tumbuh lebih tinggi.

"Kalau (realisasi tax amnesty) cukup bagus, pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,1 persen. Namun jika tidak, bisa tumbuh 5,1 persen saja bisa dikatakan sudah bagus," jelas Darmin.

Sebelumnya, penentuan target asumsi makro di RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen antara pemerintah dan DPR sesuai dengan usulan Menkeu Sri Mulyani.

"Jumlah 5,1 persen target pertumbuhan ekonomi dinilai masih nyaman untuk kami. Kami tidak ingin mengulangi kondisi tahun 2016, tapi kami coba hati-hati," tutur dia.

Pemerintah, lanjut dia, tetap terus berupaya mengumpulkan target penerimaan pajak semaksimal mungkin. Dengan cara Sri Mulyani akan terus memantau kinerja Ditjen Pajak dalam mengejar penerimaan pajak, dan melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil setiap pekan.

"Hal ini merupakan bukti keseriusan kami terkait target penerimaan pajak meskipun ada dari non pajak, seperti PNBP dan bea cukai. Akan kami kelola dengan baik agar penerimaan bisa lebih akurat," papar dia.

ketika kinerja ekspor dan impor tak dapat diandalkan, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah terus mengupayakan dorongan pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah yang diharapkan dapat tumbuh mencapai 4,8 persen di tahun 2017.

"Dan untuk konsumsi rumah tangga diprediksi tumbuh sebesar 5 persen, sebab dengan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi dari Nota Keuangan 5,3 persen menjadi 5,1 persen di tahun depan," tutur Sri.