Pengamat Perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Ronny Bako berharap kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar tidak ingkar janji dalam mencapai target penerimaan pajak dari uang hasil tebusan tax amnesty yang berjumlah Rp 165 triliun. Kalau tidak berhasil, maka integritas pemerintah dan DPR jadi taruhannya.

"Target uang tebusan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun kan telah menjadi keputusan politik antara pemerintah dan DPR, jadi tidak boleh diingkari. Sekarang upaya untuk mencapainya bagaimana?," ujar Ronny.

Pemerintah, lanjutnya, tidak mungkin melakukan revisi target uang tebusan tax amnesty sebab sudah masuk ke dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Meskipun bisa dikatakan tidak realistis, namun tidak mungkin direvisi sebab sudah masuk di APBN-P 2016. Kalau diubah, waktunya kan mepet dan harus ada perubahan APBN-P lagi yang saya rasa hal itu tidak mungkin," ujar Ronny.

Bila pemerintah merasa yakin banyak uang tebusan dan repatriasi yang akan masuk di September ini, tetapi tidak dengan Ronny. Ia meprediksi justru di tiga bulan pertama periode tax amnesty ini, pengusaha besar sulit untuk mengikuti program pengampunan pajak.

"Kan ngurus dokumen pindahin harta dari luar negeri ke dalam negeri itu susah, misalnya dari Singapura kan kita harus ikut aturan mereka. Jadi saya rasa susah untuk ikut di periode pertama ini, karena pengusaha maunya sekali ikut semua aset terlapor seluruhnya walaupun konsekuensinya bayar uang tebusan lebih besar," papar Ronny.

Kesulitan lainnya, lanjut Ronny, mencari uang tebusan yang menjadi syarat ikut program tax amnesty. WP harus bisa menyediakan uang tunai dalam nominal yang besar seperti ratusan juta hingga miliaran untuk dapat membayar tunai uang tebusan tax amnesty.

Ia sempat memuji langkah Bank BCA dengan menyediakan fasilitas kredit bagi nasabah sekaligus Wajib Pajak (WP) untuk dapat membayar uang tebusan tax amnesty. Cara tersebut sangat membantu WP yang kesulitan dalam membayar uang tebusan.

"Kalau bisa semua bank pemerintah juga meniru langkah yang dilakukan oleh Bank BCA, supaya bisa mempermudah WP membayar uang tebusan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi WP bisa nyicil melunasi hutangnya. Kalau itu bisa dijalankan, saya rasa akan berhasil untuk mencapai target uang tebusan tax amnesty," jelasnya.

Misalnya target tersebut tidak tercapai, Ronny mengatakan, kredibilitas pemerintah dan DPR pasti akan menurun. "Bukan cuma integritas pemerintah yang akan turun, tapi juga DPR. Sebab target ini ditetapkan oleh pemerintah dan DPR," pungkas Ronny.