Situasi berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Saat pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikoreksi ke bawah di pertengahan tahun ini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak ingin hal itu kembali terulang pada tahun depan. Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1% di tahun 2017, diharapkan dapat terealisasi atau bahkan di atas target pada akhir tahun nanti.

"Saya sangat setuju, yang kita nggak ingin ulangi ada revisi pemotongan ke bawah," ujarnya, dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (07.09.2016).

Walaupun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan ada kondisi yang luar biasa dari perekonomian global, dan memaksa ekonomi Indonesia untuk tumbuh di bawah harapan. Sri Mulyani tetap optimistis bahwa kondisi perekonomian akan selalu kondusif, terutama yang berada dalam kontrol pemerintah.

"Kalau pun revisi, saya harapkan ada revisi ke atas," jelasnya.

Revisi asumsi pertumbuhan ekonomi saat pertengahan tahun akan berpengaruh signifikan terhadap komponen lain, khususnya penerimaan negara. Ini berarti pemerintah juga harus menyesuaikan dengan belanja negara dan pembiayaan.

Selisih yang cukup jauh seringkali menjadi sorotan bagi masyarakat, khususnya investor. Tidak jarang muncul keraguan dari investor akan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan APBN ketika ada revisi.

"Kalau ada revisi ke atas, adalah revisi kalau kondisi lebih baik karena itu akan berikan kepastian kepada daerah dan dunia usaha serta masyarakat," ungkap Sri Mulyani.

Komposisi asumsi makro ekonomi yang tepat, menurut Sri Mulyani, akan mengantarkan kepada postur penerimaan dan belanja yang realistis. Walaupun upaya untuk mengejar penerimaan tetap akan dijalankan.

"Saya akan tetap usahakan penerimaan perpajakan akan tetap maksimal. Saya setiap Minggu berhubungan langsung dengan seluruh Kakanwil dan Pak Ken (Dirjen Pajak). Kami lihat satu persatu berapa target dan pertambahannya. Ini tunjukkan bahwa kami sangat serius untuk kejar target. Dan termasuk Bea Cukai dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) tetap faktor-faktor yang terus kami perhatikan dan kelola dengan baik," terangnya.