Terdapat sepuluh fraksi partai politik di DPR yang merespons positif terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.
Mungkin, tidak ada satu pun suara penolakan terhadap Budi. Dari pimpinan hingga anggota, semuanya begitu menghormati sosok Budi yang saat ini masih menjabat sebagai Wakapolri tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sering bersuara terkait kebijakan pemerintah menilai, Budi mempunyai kompetensi yang cukup untuk dapat memimpin lembaga telik sandi negara tersebut.
Dia juga yakin kontroversi kasus Budi yang mencuat saat pencalonan Kapolri dua tahun silam sudah dipertimbangkan dengan matang dari Presiden.
"Saya rasa sudah dituntaskan sampai di tingkat Presiden. Saya pikir Presiden tidak ingin ambil risiko sebelum bicara lebih dulu," tutur Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).
Memang bukan pertama kalinya Budi Gunawan menjalani ujian di parlemen. Dua tahun lalu, dia juga ikut uji kelayakan di Komisi III DPR sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi.
Saat itu, anggota dewan begitu menyanjung dan memuji sosok Budi begitu tinggi. Walaupun Budi harus menerima pil pahit karena pencalonannya harus kandas di tangan KPK.
Keadaan serupa tak jauh berbeda dialami Budi saat ini. Tujuh fraksi partai pendukung pemerintah secara bersamaan menyanjung kapasitas dan kompetensi Budi.
Fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan PPP menilai Budi mempunyai komunikasi yang cukup baik dan jaringan luas. Selain itu, mereka juga tidak mempermasalahkan rekam jejak Budi yang sempat tersangkut kasus pada dua tahun silam.
"Track record dan kemampuan tidak ada masalah," ujar politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.
Setali tiga uang, Nasdem dan PAN juga menilai terkait pencalonan Budi adalah hak preogratif presiden. Latar belakang Budi sebagai polisi juga tidak dipermasalahkan.
Sedangkan Golkar dan PKB, secara gamblang menyatakan akan 'mengamankan' pencalonan Budi. Golkar yang belum lama ini mendukung pemerintah.
"Fraksi Golkar di Komisi I siap untuk mengamankan kebijakan Presiden, yaitu dengan mensupport pencalonan BG sebagai kepala BIN," tutur anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.
Tetap Waspada
Di sisi lain, tiga partai yang ada di luar pemerintahan yaitu Demokrat, PKS dan Gerindra juga tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap Budi. Hanya saja Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memperingatkan soal kontroversi kasus Budi.
"Pertama kasus rekening gendut, kemudian kasus pada saat Pilpres 2014 kemarin yang memakai aparatur kepolisian untuk memilih Joko Widodo," tutur Desmond.
Untuk kasus kedua, Desmond menduga adanya Budi pada pucuk pimpinan lembaga telik sandi akan disalahgunakan melemahkan rival politik partai penguasa.
"Kami hanya waspada saja, karena gimanapun Budi Gunawan pernah terlibat kasus itu. Kalau nanti dia berpihak ke PDIP dan presiden Jokowi bisa jadi bahaya juga," ujarnya.
Walau demikian, Desmond berpendapat kalau Gerindra tak cukup punya kuasa untuk menolak penunjukan Budi. Sebagai salah satu partai di luar pemerintah, ia menyerahkan semua penilaian kepada publik serta uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.
Budi pun akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada hari ini, Rabu (7/9). Dengan berbagai pandangan dari sepuluh fraksi partai seperti itu, maka dapat diperkirakan pula kalau Budi akan berjalan mulus melewati 'ujian kedua' dirinya di parlemen.
Jalan mulus ini telah terlihat sejak Jumat pada pekan lalu Ketua DPR Ade Komarudin langsung merespons surat dari presiden terkait pencalonan Budi yang dibawakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Respons itu menghasilkan jadwal uji kelayakan serta kepatutan pada hari ini yang langsung disahkan hasilnya pada esok hari di dalam rapat paripurna.