Di tahun kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memiliki keleluasaan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi anggaran dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp314 triliun yang mana naik sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya, infrastruktur menjadi instrumen penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi.

DBS Group Research mencatat pemerintah telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Di antaranya melakukan proses lelang di awal, seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menenderkan proyek infrastruktur 2016 senilai Rp 30 triliun pada kuartal IV-2015.

Pemerintah juga sudah mengamankan Rp64 triliun dari lelang obligasi sebelum APBN tahun 2016 berjalan. Ini sebagai antisipasi rendahnya pendapatan pajak di awal tahun yang bisa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di semester I. "Upaya lainnya adalah reformasi pembebasan lahan," kata Tjen San Chong dan Tiesha Putri, analis DBS Group Research, dalam laporan berjudul "Indonesia Construction".

Terlepas dari itu, menurut BAPPENAS, negara mengalami keterbatasan untuk memenuhi dana infrastruktur yang mencapai Rp4.000 triliun selama 2016 hingga 2019. Alhasil, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan memegang peran yang lebih luas lewat inisiasi proyek dan investasi infrastruktur. Namun karena infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, BUMN membutuhkan neraca keuangan yang kuat agar bisa berinvestasi proyek lain di masa yang akan datang.

Dengan demikian, rencana konsolidasi BUMN dapat menjadi katalis pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia. Memang belum banyak informasi yang tersedia mengenai rencana konsolidasi BUMN. Namun, langkah ini dapat memberikan sentimen positif dalam jangka panjang mengingat tingkat persaingan antar BUMN. Menimbang sebagian besar perseroan tengah berekspansi, menurut DBS Group Research, skemakonsolidasi yang memungkinkan ialah pertukaran saham (share swap).

Keberhasilan BUMN mengerjakan proyek pemerintah diharapkan menjadi pemicu untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema public private partnership (PPP). Dengan begitu,defisit dana Rp4.000 triliun bisa ditutup dengan kontribusi swasta.

Pentingnya peran BUMN dalam mendorong pembangunan infrastruktur dapat terlihat dari anggaran infrastruktur kementerian yang dikurangi hingga Rp29 triliun dalam APBN 2016. Sementara suntikan modal kepada BUMN meningkat hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Agar program yang direncanakan berjalan lancar, perlu juga memperhatikan beberapa risiko seperti kekhawatiran tidak tercapainya target penerimaan pajak dan kurangnya tenaga kerja ahli. Selain itu, ada perubahan struktur anggaran dari pusat ke daerah yang lebih besar. Padahal, rekam jejak penyerapan anggaran daerah masih rendah. Selain itu, yang perlu dicermati adalah kepastian pencairan penyertaan modal negara (PMN). Ini dikarenakan penundaan akan berpotensi menganggu investasi BUMN.