Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI mengungkapkan bahwa dirinya masih terus memperjuangkan penerimaan negara dari pajak dengan menekan jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kinerja.

Dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR Jakarta pada Selasa (30/08) malam, Sri Mulyani menuturkan Ditjen Pajak tidak boleh bermalas-malasan biarpun pemerintah telah memperkirakan adanya shortfall atau kesulitan penerimaan pajak sejumlah Rp 219 triliun sampai akhir tahun. "Tiap hari sekarang saya 'nyabetin' mereka Pak. Saya mengetahui nama, nomor telepon setiap kanwil dan target mereka per wilayah dan janji mereka untuk bisa mencapai penerimaan," ucap Sri Mulyani di depan anggota Badan Anggaran.

Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani tersebut mengungkapkan dirinya memonitor langsung penerimaan pajak negara untuk setiap harinya. "Kami akan terus dalam 1-2 bulan ini melakukan update. Seberapa jauh dan seberapa pressure yang bisa kami lakukan pada Ditjen Pajak agar mereka melakukan perbaikan penerimaan," kata Sri Mulyani dengan tegas.

Ani yang juga mantan Direktur Eksekutif IMF ini mengatakan bahwa dirinya tidak malu bahwa pemerintah meminjam dana kepada daerah dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) karena memang sedang tidak memiliki dana. "Saya tidak malu mengatakan itu karena saya tahu kredibilitas bendahara negara akan sangat memengaruhi dengan tidak berpura-pura kalau tidak punya uang," terangnya.

Dia juga menerangkan alasan pemerintah pusat "meminjam" uang kepada daerah dikarenakan penerimaan perpajakan yang kurang. "Kami mohon maaf apabila hal itu tidak menimbulkan kenyamanan," ucapnya.

Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga tidak sungkan meminta kerja sama dari para anggota DPR di Badan Anggaran maupun di tiap-tiap komisi untuk melakukan pembahasan APBN 2017 dengan benar-benar teliti untuk melakukan pengiritan dana di awal guna mencegah pemotongan APBN di tahun berjalan.