Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan membawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 untuk pembahasan lebih lanjut pada tingkat teknis. Kesepakatan didapat usai masing-masing fraksi memberikan pandangan umum dalam sidang paripurna.
"Dengan begitu RAPBN 2017 siap untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis," ujar Ketua DPR Ade Komarudin ketika rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Dalam RAPBN 2017, diasumsikan kalau tumbuhnya ekonomi sebesar 5,3%. Inflasi sebesar 4%, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3%. Nilai tukar rupiah 13.300/US$, harga minyak US$ 45/barel serta produksi minyak 780.000 barel per hari dan gas 1,1 juta barel setara minyak.
Untuk belanja negara diajukan sebesar Rp 2.070,5 triliun. Lalu untuk pendapatan negara ditargetkan capai sebesar Rp 1.737,6 triliun sehingga nanti akan ada defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Setiap perwakilan fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerhatikan beberapa hal dari yang diajukan pemerintah. Kritik cukup tajam muncul dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Mizar Zahro.
Mizar menegaskan pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan pemerintah masih di bawah harapan. Mestinya dengan adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty, ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Terlebih dari segi kualitas pertumbuhan yang dianggap belum mampu untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.
"Salah satunya karena masih terbatasnya ruang fiskal, karena tidak tercapainya penerimaan negara. Seperti pada tahun ini yang telah direvisi, namun tidak juga tercapai. Sehingga anggaran yang telah disiapkan tidak dapat berjalan karena kurangnya penerimaan," jelas Mizar.
Kemudian dari Fraksi PAN, Sukiman mengungkapkan bahwa APBN seharusnya tidak dibuat defisit. Sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan dapat dikurangi.
"Fraksi PAN mengharapkan ke depan asumsi defisit tidak diadakan dalam RAPBN, agar nanti seandainya terjadi defisit, benar-benar digunakan untuk belanja yang produktif berupa belanja modal dan investasi," paparnya.
Fraksi PKS juga menyinggung persoalan terkait utang pemerintah. M Nasir menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa mengurangi utang yang jumlahnya terus bertambah besar setiap tahun. Begitu juga dengan tahun yang akan datang.
Selain itu, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang dalam jumlah yang besar. Ketidakmampuan pemerintah dalam membayar bunga utang dari penerimaan menyebabkan keseimbangan primer menjadi defisit, sehingga memberi tanda kalau APBN yang dikelola menjadi tidak sehat.
"Defisit keseimbangan primer yang meningkat menandakan bahwa APBN masih belum sehat. Pemerintah harus lebih tegas dan sungguh-sungguh dalam pengelolaan utang," tegas Nasir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari pendapat yang dikemukakan oleh DPR. Hal inilah yang kemudian akan menjadi bahan pembahasan lebih teknis nantinya.
"Saya akan pelajari semua yang telah disampaikan, nantinya juga sekaligus akan dibahas," tutur Sri Mulyani saat meninggalkan Gedung DPR.