PT Schroders Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) memprediksi pertumbuhan ekonomi saat ini berada di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen sampai akhir tahun. ‎Konsumsi masih menjadi dasar pertumbuhan ekonomi nasional.
Dirut Schroders Indonesia Michael Tjoajadi menuturkan, peningkatan ekonomi bisa terjaga jika inflasi dapat terkontrol dengan baik. Dia mengucapkan, inflasi yang tetap rendah akan berpengaruh pada daya beli masyarakat tetap terdorong. "Kita ingin konsumsi tetap terjaga dengan inflasi yang rendah, sehingga daya beli tetap ada," ujarnya di Kantor Schroders Indonesia, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Disamping itu, daya beli juga dapat dipicu dengan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty.Dia mengatakan, tax amnesty mendorong aliran dana masuk ke Indonesia. "Kita sangat berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen hingga 5,2 persen," lanjutnya.
Sementara, Michael mengungkapkan pemangkasan belanja pemerintah tak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah tidak memangkas belanja yang prioritas. "‎Pemerintah kan juga sudah memangkas belanja negara. Belanja yang dipangkas bukan infrastruktur, tapi lebih ke rutinitas. Tapi kan kenaikan gaji tetap dipertahankan, menjaga daya beli," ujar dia.
Akan tetapi, pernyataan dari Michael itu berbanding terbalik dengan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini. Hendri menuturkan, pemerintah harus berupaya lebih keras untuk dapat meraih target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Dia bilang, pemerintah harusnya menentukan motor pendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Jika menurut CORE sulit ‎untuk dapat melampaui 5,2 persen atau 5,3 persen. Kita harus mencari yang mengendalikan (pertumbuhan ekonomi) semester 2 ini. Jika memang harus create sesuatu apakah dari sisi konsumsi atau investasi. Pemerintah masih memiliki waktu lima bulan untuk paling tidak 5,1 persen bisa tercapai," tutur dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Dia menuturkan, dari awal target penerimaan pajak yang telah dipatok pemerintah memang terbilang tinggi. Karena itu, target tersebut perlu diperbaiki sehingga memicu kepercayaan pada anggaran pemerintah.
"Mungkin bukan hal yang mudah. Dimana target yang terlalu besar dan terjadinya short fall . Yang kita perlukan saat ini adalah mengoreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Memangkas depan belakang, jauh lebih mudah memangkas di depan. Sehingga take over optimistic dalam penerimaan pajak," jelas dia.‎