Terjangan tenaga kerja ilegal asal China ternyata sudah tidak tertahan lagi. Mereka semakin marak bekerja di proyek-proyek PLTU dan sektor pertambangan. Memang kebanyakan mereka itu adalah pekerja yang bekerja di proyek-proyek yang didanai oleh investor China. Namun saat ini, tren TKA ilegal China yang mengincar sektor lain pun mulai meninggi. Ini bukti pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja sangat lemah.

“Sebenarnya sudah lama para pekerja asing dari China yang bekerja dengan visa turis, bukan visa bekerja dan mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris,” ucap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menjelaskan. Menurut Arief, mereka itu bukan hanya berada di sektor usaha tambang dan PLTU saja yang marak TKA asal China yang bekerja tanpa dilengkapi visa izin bekerja. Tetapi ternyata, sudah banyak warga negara China yang membuka usaha perdagangan di pertokoan-pertokoan di Jakarta, yang cara berkomunikasi dalam berdagang hanya menggunakan kalkulator saja.

“Ini jelas menjadi ancaman bagi pekerja Indonesia, karena porsi lapangan kerja akan berkurang. Dan juga tidak ada kesempatan bagi pekerja kita yang harus bekerja pada proyek-proyek dan sektor usaha yang dihasilkan dari investastor China,” tandas Arief.

Dalam pengawasannya, gempuran TKA China ilegal ini sudah dalam jumlah besar. Namun hingga kini, sepertinya Kemenaker tidak juga bersikap tegas. Dan pemerintah juga belum mau mendata dan membeberkan ke publik jumlah TKA ilegal asal China tersebut. “Sudah berapa banyak yang ada di pertambangan dan PLTU juga di sektor lain. Maka Kemenaker ataupun Direktorat Imigrasi harus bertindak. Karena sudah mengancam kesempatan para pekerja kita,” tandas dia.

Hal ini menampakkan kalau pengawasan di Kemenaker sangat lemah. Sehingga terkesan mereka tidak bekerja optimal dan lebih banyak pencitraan saja. Kinerja buruk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri ini jangan didiamkan.

Selain Menaker, kata dia, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah petugas imigrasi. Mereka tidak secara teliti ketika memberikan visa turis on arrival kepada warga negara China, padahal WNA China itu menggunakan visa turis untuk bekerja. “Jadi Dirjen Imigrasi perlu bekerja lebih keras dalam hal pengawasannya terhadap warga negara asing. Tidak hanya dari China tetapi juga dari negara lain, Afrika dan Timur Tengah,” pinta Arief.

Bahkan Arief juga minta ke Gubernur DKI Jakarta yang telah didukung Partai Golkar untuk maju kembali di Pilkada 2017, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), untuk tegas merazia pekerja China ilegal di toko-toko atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. “Kinerja buruk Menaker ini, saya rasa tak dapat didiamkan. Tidak ada jalan lain selain Presiden Joko Widodo harus melengserkan Menaker,” tutup Arief.